Bagaimana digitalisasi mengubur budaya korupsi

07 Jul

Salam Teknologi!

Beberapa orang dengan penutup wajah seperti ninja ala Jepang menunjukkan sebuah koper atau kardus besar berisi tumpukan uang kepada khalayak. Puluhan kamera menyorotinya. Berbagai pertanyaan dilontarkan. Bukan, Ini bukan tentang penemuan harta karun. Tumpukan uang itu adalah barang bukti hasil tindak pidana korupsi.

Kami sadar bahwa korupsi telah menjadi virus yang menyebar ke segala bidang dan cukup sulit diatasi. Corruption Perceptions Index atau Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan rendahnya progress atau perkembangan pemberantasan korupsi sebagian besar negara sejak 2012.  Pemeringkatan korupsi yang menggunakan skala 100, dimana skala 0 menunjukkan keadaan paling koruptif, menghasilkan kesimpulan bahwa lebih dari dua pertiga negara memiliki skor dibawah 50 dengan rata-rata skor 43.

Kendala signifikan dalam perkembangan pemberantasan korupsi adalah transaksi-transaksi yang seringkali dilakukan secara cash. Setiap tahun pembayaran yang dilakukan pemerintah dengan nominal cukup besar dilakukan secara cash atau fisikal. Pembayaran – pembayaran seperti gaji, kesehatan dan pensiun masih menggunakan metode cash. Metode pembayaran tersebut seringkali sulit dilacak, tidak aman dan tidak efisien. Ini bukan isu yang sepele. Lebih dari milyaran dana hilang karena metode pembayaran ini.

Beruntung, meningkatnya konektivitas dan inovasi teknologi memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembayaran-pembayaran melalui saluran digital yang aman, transparan dan mudah. Melalui saluran digital, transfer uang dapat dipastikan diterima pihak yang dituju atau kembali ke penyimpanan negara. Berikut beberapa contoh negara yang telah mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan inovasi teknologi.

India: Pemerintahan India menghemat hampir 9 juta dollar kurang dari empat tahun  dalam pembayaran jaminan sosial melalui transfer elektronik.

Tanzania: Digitalisasi pembayaran tiket masuk ke Taman Nasional memangkas kebocoran dana sampai 40 persen, menghasilkan peningkatan pendapatan  untuk pemerintah.

Rwanda: Digitalisasi pembayaran ongkos bus meningkatkan pendapatan pemerintah sampai 140 persen karena kebocoran dana berhasil dikurangi.

Argentina: Pemerintah mampu mengurangi kebocoran dana melalui penggunaan kartu pembayaran elektronik.  Aktivitas suap-menyuap turun dari 3,6 persen menjadi 0,3 persen.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita bisa melihat betapa sibuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menangani kasus-kasus korupsi yang berjibun. Berita – berita KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) masih kerap menghiasi media-media di Indonesia. Ini sejatinya menandakan peran pencegahan (preventif) dalam rangka memberantas korupsi masih belum dioptimalkan. Jenderal Corp meyakini inovasi teknologi mampu memberikan hasil yang signifikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Fungsi pengawasan dan audit akan berjalan lebih optimal dengan pengaplikasian teknologi informasi.

Sejatinya bukan hanya pemerintah saja yang mendapatkan manfaat dari adanya pembayaran digital. Ketika implementasi pembayaran digital dijalankan secara bertanggung jawab, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Memiliki kartu pembayaran digital membuat transaksi – transaksi yang dilakukan berjalan lebih aman dan mudah. Pun pembayaran digital sangat relevan untuk diterapkan dalam mobiltas transaksi yang tinggi yang merupakan karakter masyarakat saat ini.

Digitalisasi pembayaran sangat diperlukan sebagai batu pijakan dalam komitmen anti korupsi di abad 21 ini. Dengan mengoptimalkan data pembayaran dan analisis menyeluruh, pemerintah dapat menghemat ratusan milyar kebocoran dana. Penggunaan data pembayaran yang cerdas adalah skema baru audit. Penipuan, pola-pola transaksi yang mencurigakan, pembayaran cacat dapat diketahui dengan mudah dan cepat.

Digitalisasi pembayaran semestinya tidak hanya dipandang sebagai pilihan semata. Pemerintah perlu melihat lebih jauh dan mempertimbangkannya sungguh-sungguh sebagai pasukan yang efektif dalam memberantas korupsi. Dengan mengimplementasikannya secara bertanggung jawab, pemerintah dapat menghemat kebocoran dana yang signifikan.

Copyright © 2016. Jenderal Corp.